🏉 Asosiasi Energi Surya Indonesia

JAKARTA(HN) - Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) surya di Indonesia belum dimanfaatkan maksimal kendati dinilai memiliki potensi besar. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andhika Prastawa mengatakan, Indonesia masih kalah dari Eropa terkait pemanfaatan tenaga surya sebagai penghasil energi listrik. AsosiasiEnergi Surya Indonesia (AESI) akan mengirimkan surat ke Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk menyampaikan keberatan terhadap regulasi yang dianggap menghambat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) khususnya energi surya. Ketua AESI Andhika Prastawa mengatakan terdapat empat aturan yang seharusnya segera direvisi pemerintah. Dalamroadmap transisi energi Indonesia untuk net zero emission 2060, dari jumlah 587 GW kapasitas pembangkit EBT, 60% lebih berasal dari energi surya. pelaku bisnis, lembaga keuangan, asosiasi, pengembang energi surya, dan masyarakat umum. ISS 2022 juga menjadi puncak dengan rangkaian acara yang terdiri dari empat track, yakni subnational JAKARTA Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) membantah pengembangan PLTS Atap membawa kerugian bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Untuk itu, AESI mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera melegislasi revisi Peraturan Menteri ESDM No. 49/2018 tentang Penggunaan PLTS Atap oleh Pelanggan PT PLN. Perbesar Anthony Utomo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia. ADVERTISEMENT. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pengguna Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap mengalami kenaikan hingga sepuluh kali lipat. Mengutip data Kementrian ESDM, bila pada Maret 2018 hanya ada 351 pengguna PLTS Atap, maka pada Maret 2021 menjadi 3472 Pada13 September 2017 lalu telah dibuat dan disahkan deklarasi "Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap". Maksud dari Gerakan Nasional ini adalah untuk mendukung Kebijakan Energi Nasional, yaitu tercapainya 23% penggunaan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025, dengan cara mendorong dan mempercepat pembangunan pembangkit listrik surya atap di perumahan, fasilitas umum, gedung perkantoran jakarta guna memaksimalkan pemanfaatan energi surya yang potensinya mencapai 19,8 twp dalam rangka mendukung pencapaian target 23% bauran energi terbarukan di 2025, ketua umum asosiasi energi surya indonesia (aesi) fabby tumiwa bersama para praktisi mendorong pemerintah untuk memperbaiki regulasi pembangkit listrik tenaga surya BankIndonesia Perkirakan The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga 75 Basis Poin; Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa mengapresiasi dijalankannya Peraturan Menteri ESDM No. 26/2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Redaksi. January 23, 2022. Section. Halitu juga yang dikritik oleh Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa. Kata dia, pembatasan 85 persen itu justru menjadi penghambat jika ingin beralih ke energi terbarukan. "Kalau disuruh bersaing dengan batu bara, ya repot. Target enggak bisa tercapai karena regulasi," katanya. KetuaDewan Pembina AESI menyampaikan sambutan pada Acara Focuss Group Discussion : "Potensi dan Peran PV & Rooftop dalam Mempercepat EBT" yang diselenggarakan oleh PCJI (Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia) bekerjasama dengan AESI/ISA (Asosiasi Energi Surya Indonesia/'Indonesia Solar Association') dan IESR (Institute for Essential Services) di Jakarta tgl. 22 Februari 2017 Sekelompoktokoh yang dimotori oleh Ir. Luluk Sumiarso menggagas terbentuknya asosiasi khusus energi surya di Indonesia, menyusul terjadinya gerhana matahari total pada Maret 2016 dan usulan untuk membentuk wadah bersama untuk pembuat kebijakan, pelaku bisnis, pakar, dan pengguna energi surya di Indonesia. Soloposcom, JAKARTA — Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menilai kendala yang dialami banyak pihak dalam penerapan Permen ESDM tentang PLTS atap perlu segera diselesaikan untuk meningkatkan daya tarik berusaha dan berinvestasi. Perbaikan Permen ESDM No. 49/2018 melalui Permen ESDM No. 16/2019 yang menurunkan biaya kapasitas paralel untuk pelanggan industri dari 40 jam per bulan menjadi 5LxPnT. Institute for Essential Services Reform IESR memberikan dukungan dalam Musyarawah Nasional Munas Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2018 di Jakarta. Munas AESI ini bertema “Konsolidasi Asosiasi Energi Surya Indonesia untuk Mendukung Pencapaian Target Kebijakan Energi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Energi Berkeadilan Hingga Pelosok Negeriâ€. Dalam acara ini juga dilakukan peluncuran portal “Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap“ dan pameran INDOSOLAR 2018. AESI diresmikan pendiriannya pada 15 Desember 2016. Sejarah pendirian AESI diawali pada saat Luluk Sumiarso menerima undangan dari Asosiasi Energi Surya di Jerman untuk berbicara mengenai berbagai sumber energi dan berdialog di sebuah konferensi. Sebelum datang ke Jerman, Luluk Sumiarso bertemu dengan beberapa pegiat energi terbarukan lain dan menginisiasi berdirinya Indonesia Solar Association ISA. IESR mendukung deklarasi AESI secara resmi dan juga berperan aktif dalam menfasilitasi beragam diskusi AESI dengan fokus pada pengembangan energi surya di Indonesia. Dari beberapa diskusi yang diselenggarakan tersebut, kemudian disepakati adanya kolaborasi beragam pemangku kepentingan untuk mencapat target gigawatt pertama energi surya di Indonesia dengan pemanfaatan listrik surya atap. Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap GNSSA ini dideklarasikan secara resmi dalam acara IndoEBTKEConnex tahun 2017 lalu. Rida Mulyana sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM menyampaikan pemerintah sangat mengapresiasi AESI dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Rida menyampaikan adanya beberapa kendala untuk pengembangan energi surya, misalnya teknologi baterai, sifat yang intermitent dan tergantung cuaca, serta ketersediaan lahan. Harus dipikirkan mengenai solusi untuk mengatasi tantangan ini, tentunya kerjasama dengan berbagai pihak, melihat permasalahan secara holistik dan tidak saling menyalahkan. Rida juga menyoroti ragam pemangku kepentingan di AESI yang diharapkan dapat berkontribusi secara positif untuk mewujudkan cita-cita bersama. Selanjutnya Arthur Panggabean sebagai konsultan GNSSA memberikan pemaparan mengenai portal GNSSA yang dapat diakses secara publik. Portal ini dirancang sebagai portal informasi mengenai pengetahuan, pertanyaan dan jawaban, juga forum untuk pelaku bisnis dan konsumen listrik surya atap untuk berjejaring. Setelah pembukaan Munas AESI, dilakukan diskusi panel dengan tema “Towards the First Gigawatt Solar Energy in Indonesia†dengan moderator Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa. Duduk sebagai panelis adalah Harris, Direktur Aneka Energi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Zakiyudin, Direktur Mesin dan Alat Mesin Pertanian Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Dewanto, Deputi Manager Alternatif PT PLN, dan Ahmad Masyuri, Head of Engineering PT Sampoerna. Fabby Tumiwa menerangkan bahwa GNSSA dirancang dan dideklarasikan untuk berkontribusi terhadap target kebijakan energi nasional, yaitu 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Dari target tersebut,  6,5 GW disumbang oleh listrik tenaga surya. Pembahasan tentang bagaimana rencana GNSSA ke depan terbilang penting, karena target GNSSA yaitu tercapainya 1 GW listrik surya atap dapat memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap industri dan terhadap perkembangan pasar energi surya di Indonesia. Harris menyampaikan bahwa tren kebijakan pengembangan EBT berubah sangat cepat, sehingga dibutuhkan upaya-upaya sinergi internal eksternal, termasuk kolaborasi dalam Energi terbarukan, terutama energi yang dibangkitkan dari energi surya juga dianggap sangat mampu menyikapi perubahan dengan inovasi-inovasinya, sehingga mampu mengurangi biaya investasi dan harga. Kesiapan industri Indonesia terkait pasar dan manufaktur komponen listrik tenaga surya ditanggapi oleh Zakiyudin. Peningkatan daya saing industri pendukung proyek ketenagalistrikan telah diatur oleh Kementerian Perindustrian, seperti pemberian fasilitas BMDTP Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk impor bahan baku industri pendukung proyek ketenagalistrikan. Pemerintah juga memberikan tax holiday untuk investasi baru  industri permesinan pendukung proyek ketenagalistrikan, dan mengajukan usulan pemberian fasilitas tax allowance. Dewanto sebagai perwakilan PT PLN menjelaskan bahwa PLN tidak menghalangi keberadaan PV rooftop. Secara kebijakan, sudah ada keputusan direksi tentang aturan penyambungan energi baru terbarukan, termasuk pemasangan instalasi listrik surya atap untuk pelanggan dan integrasi ke jaringan PLN. Saat ini PLN sedang berada dalam kondisi yang sulit, dikarenakan adanya penurunan penjualan, di samping berlebihnya pasokan di Jawa Bali karena turunnya permintaan dan banyaknya industri yang masih menggunakan pembangkit listrik sendiri. Pengalaman pelaku sektor industri dalam menggunakan energi terbarukan disampaikan oleh Ahmad Masyuri dari PT HM Sampoerna. Saat ini Sampoerna memiliki dua fasilitas di Sukorejo Jawa Timur dan Karawang yang membangkitkan listrik dari tenaga Sampoerna memiliki komitmen intenasional untuk mengurangi emisi karbon dari penggunaan energi, yang dilakukan dengan penggunaan listrik surya atap, penggantian lampu dengan lampu LED, dan efisiensi proses produksi. Munas AESI ke-1 ini kemudian dilanjutkan dengan musyawarah anggota AESI yang menetapkan Ketua Dewan Pengurus, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Pakar. Untuk tahun 2018 – 2021, terpilih Ketua Dewan Pengurus Dr. Andhika Prastawa, Ketua Dewan Pembina Luluk Sumiarso, dan Ketua Dewan Pakar Nur Pamudji. PLTS ATAP - JAKARTA. Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI meminta pemerintah agar transparan dalam melaksanakan kuota pengembangan PLTS Atap. Aturan baru ini akan tertuang di dalam revisi Peraturan Menteri Permen ESDM No 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap. Di dalam kebijakan yang baru tersebut, kapasitas PLTS Atap yang sebelumnya dibatasi 100% daya langganan, ke depannya tidak diberikan batasan sepanjang mengikuti kuota pengembangan PLTS Atap. Kuota ini akan disusun oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum IUPTLU dan ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Tahun 2018 sekitar 500 pengguna, sekarang naiknya 486 persen hanya dalam kurung waktu tiga tahun. Itu pertumbuhan yang luar ANTARA - Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI menyebutkan angka pertumbuhan sel surya mencapai 486,49 persen dalam tiga tahun terakhir terhitung sejak 2018 hingga Maret 2021. Wakil Ketua Umum AESI Athony Utomo mengatakan pertumbuhan yang hampir lima kali lipat itu mengindikasikan tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan energi bersih. "Tahun 2018 sekitar 500 pengguna, sekarang naiknya 486 persen hanya dalam kurung waktu tiga tahun. Itu pertumbuhan yang luar biasa," kata Anthony dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Senin. Baca juga AESI harga rokok lebih mahal ketimbang cicilan panel surya Hingga Maret 2021, total jumlah pelanggan pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap tercatat sebanyak rumah tangga dengan total kapasitas daya listrik yang dihasilkan mencapai 26,51 megawatt peak MWp. Jawa Barat menjadi wilayah dengan pemanfaatan PLTS atap terbesar di Indonesia yang bisa menghasilkan listrik 6,17 MWp, lalu disusul Jakarta Raya sebesar 5,87 MWp, kemudian Jawa Tengah dan Yogyakarta sebesar 5,31 MWp. Anthony mengungkapkan bahwa penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem PLTS atap oleh konsumen PLN menjadi booster yang mendorong peningkatan signifikan penggunaan solar sel Indonesia. Menurutnya, angka pertumbuhan solar sel itu justru lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan gross domestic product GDP atau produk domesik bruto nasional. "Pertumbuhan GDP kita saja 5,0 persen sudah empot-empotan, ini dalam waktu hanya tiga tahun tumbuhnya 485 persen atau hampir lima kali lipat," ujar Anthony. Baca juga Listrik di Papua pakai tenaga surya Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah menyatakan berkomitmen akan menjadikan listrik tenaga surya sebagai penopang bauran energi baru tebarukan EBT melalui penambahan kapasitas pembangkit sebesar 38 gigawatt GW hingga tahun 2035. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial mengatakan pemerintah memprioritaskan energi surya karena biaya investasi yang semakin rendah dari tahun ke tahun. "Pengembangan pembangkit EBT sampai tahun 2035 diharapkan akan ada tambahan sebesar 38 GW yang akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya mengingat harganya semakin kompetitif," kata Ego Sugiharto PurnamaEditor Nusarina Yuliastuti COPYRIGHT © ANTARA 2021

asosiasi energi surya indonesia